DPD KNPI Kota Pontianak Kecam Pernyataan Kepala BNPB soal Asap Karhutla: “Aktivitas Berjalan, Bukan Berarti Kondisi Normal!”

PONTIANAK Tuguborneo.id — Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebut roda kehidupan masyarakat di tengah kepungan asap karhutla tetap berjalan normal menuai kecaman dari DPD KNPI Kota Pontianak.

Wakil Ketua DPD KNPI Kota Pontianak, Muhammad Ali Fahmi, menilai pernyataan tersebut tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya di lapangan, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/9/2026), Kepala BNPB Suharyanto menyebut asap di Kalbar dan Kalteng cukup tebal akibat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang belum maksimal. Namun, ia juga mengatakan aktivitas masyarakat seperti lalu lintas, toko dan rumah makan tetap berjalan normal.

Pernyataan itulah yang dipersoalkan Muhammad Ali Fahmi.

“Masyarakat masih beraktivitas bukan berarti kondisi normal. Mereka tetap keluar rumah karena harus bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Jangan samakan masyarakat masih beraktivitas dengan masyarakat dalam kondisi aman dan normal,”  tegas Muhammad Ali Fahmi.

Menurut Fahmi, kondisi karhutla dan kabut asap harus dilihat dari dampaknya terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya dari apakah toko masih buka atau kendaraan masih melintas di jalan.

“Kalau asap tebal, jarak pandang terganggu, penerbangan terganggu, bahkan operasi pemadaman udara juga terganggu, lalu bagaimana bisa dikatakan kehidupan masyarakat normal?” ujarnya.

Pernyataan tersebut juga berhadapan dengan fakta yang tercantum dalam laporan BNPB sendiri. Pada 21 September 2026, BNPB melaporkan sebagian besar wilayah Kalteng diliputi asap pekat dengan jarak pandang sekitar 500 meter. Data ISPU juga menunjukkan kualitas udara di sejumlah kabupaten/kota masuk kategori berbahaya. Kondisi asap tebal turut membuat operasi helikopter *water bombing* terkendala.

Bahkan, laporan BNPB terbaru menyebut kondisi asap di Kalbar dan Kalteng mengganggu penerbangan komersial, operasi OMC, serta operasi water bombing.

KNPI: Jangan Normalisasi Penderitaan Masyarakat

Muhammad Ali Fahmi meminta pemerintah pusat tidak menormalisasi persoalan kabut asap yang setiap tahun kembali menghantui masyarakat Kalimantan.

Ia menilai masyarakat tidak seharusnya dipaksa menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang biasa hanya karena aktivitas ekonomi masih berlangsung.

“Jangan karena masyarakat masih pergi bekerja lalu dikatakan semuanya normal. Masyarakat Kalimantan sedang menghadapi asap. Mereka membutuhkan udara bersih dan perlindungan negara, bukan sekadar laporan bahwa aktivitas masih berjalan,” katanya.

Fahmi juga mempertanyakan ukuran “normal” yang digunakan dalam laporan tersebut.

“Normal menurut siapa? Apakah normal ketika masyarakat harus menghirup asap? Apakah normal ketika jarak pandang terbatas? Apakah normal ketika penerbangan terganggu dan helikopter pemadam tidak bisa maksimal beroperasi? Ini yang harus dijawab,” tegasnya.

 Minta Presiden Prabowo Evaluasi, Bahkan Copot Kepala BNPB

Atas kondisi tersebut, Muhammad Ali Fahmi secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap Kepala BNPB.

Tidak hanya evaluasi, Fahmi meminta Presiden mempertimbangkan pencopotan Kepala BNPB apabila pemerintah menilai penanganan karhutla tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

“Kami meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Kepala BNPB. Jika memang dianggap tidak mampu menangani persoalan karhutla secara maksimal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, kami meminta Presiden tidak ragu untuk mencopot Kepala BNPB,” tegasnya.

Menurut Fahmi, jabatan publik harus disertai tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan masyarakat.

“Yang kami persoalkan bukan sekadar sebuah kalimat. Yang kami persoalkan adalah cara melihat persoalan. Ketika rakyat masih beraktivitas di tengah asap, itu bukan bukti keadaan normal. Bisa jadi mereka sedang bertahan hidup,” tambahnya.

Ia meminta pemerintah pusat menjadikan keselamatan masyarakat Kalbar dan Kalteng sebagai prioritas utama serta memperkuat penanganan karhutla, baik melalui operasi darat, udara, pencegahan, penegakan hukum maupun perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

“Rakyat Jangan Dipaksa Menganggap Asap sebagai Hal Biasa”

DPD KNPI Kota Pontianak menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan berhak mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang aman.

Fahmi berharap pemerintah tidak hanya menghitung jumlah hektare lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga mengukur dampak nyata karhutla terhadap kehidupan masyarakat.

“Rakyat Kalimantan tidak boleh terus-menerus menjadi korban asap. Jangan sampai penderitaan masyarakat dianggap normal hanya karena mereka masih mampu menjalani aktivitas. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata,” pungkas Muhammad Ali Fahmi.