Ironi Kabut Asap Kalbar: Ketika Paru-Paru Rakyat Tercekik, Oknum Dewan Malah Bangga ‘Bakar Lahan’

 

Pontianak, Tuguborneo.id – Kerinduan masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) akan udara bersih dan segar yang biasanya didapat dengan mudah, kini terasa semakin menyakitkan. Di tengah pekatnya kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mencekik napas warga, sebuah pukulan telak justru datang dari ruang representasi rakyat. Jagat maya dihebohkan oleh video viral oknum anggota DPRD Kabupaten Mempawah berinisial CS (CNF), seorang kader partai berwarna oranye (Satu satunya Partai yg dipimpin Tokoh Nasional kebanggaan Masyarakat Kalbar,) yang dengan sadar dan tampak bangga memperlihatkan aktivitas pembakaran lahan di kebun kelapa sawit miliknya.

Aksi yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya (@BangChoy) ini memicu kemarahan publik yang luar biasa. Langkah kritis, tajam, dan terarah kini mendesak untuk diambil oleh seluruh lini otoritas guna memastikan keadilan hukum tidak pandang bulu.

Tuna-Empati di Tengah Kobaran Api

Tindakan oknum dewan tersebut dinilai sebagai bentuk tuna-empati yang sangat melukai hati masyarakat. Saat ribuan relawan, petugas Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemerintah daerah bertaruh nyawa di lapangan—siang dan malam berjibaku memadamkan titik api—seorang pejabat publik yang digaji oleh uang rakyat justru mempertontonkan pembukaan lahan dengan cara dibakar demi menanam sekitar 200 bibit sawit baru. 

Narasi video yang terkesan meremehkan dampak karhutla tersebut mencederai akal sehat publik. Sebagai wakil rakyat, ia seharusnya menjadi garda terdepan yang mengedukasi masyarakat untuk mematuhi hukum lingkungan, bukan malah memberikan contoh buruk sebagai pelaku pembakaran lahan. 

Menanti Ketegasan Tiga Poros Otoritas

Masyarakat Kalbar kini tidak lagi butuh sekadar klarifikasi normatif atau permohonan maaf di atas kertas. Publik menuntut langkah konkret dan manifesto ketegasan dari tiga poros utama.

Aparat Penegak Hukum (APH)

Satreskrim Polres Mempawah telah bergerak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa oknum yang bersangkutan. Namun, penyelidikan ini harus berjalan transparan, objektif, dan tuntas hingga ke meja hijau. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan sanksi pidana dan denda yang sangat berat bagi siapa saja yang sengaja membakar lahan. Hukum harus membuktikan diri bahwa ia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Pemerintah Provinsi dan Pusat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Kalbar harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Langkah administratif, termasuk pengawasan ketat terhadap izin-izin komoditas perkebunan individu maupun korporasi, wajib ditegakkan tanpa kompromi demi melindungi hak masyarakat atas udara bersih.

Internal Partai Politik (Partai Hanura) 

Sebagai partai yang selalu mengeklaim peduli terhadap penderitaan dan hati nurani rakyat, Partai Hanura diuji komitmennya. Publik menanti apakah sanksi organisasi yang tegas—seperti pemecatan atau pencopotan jabatan—akan dijatuhkan kepada CS, ataukah partai akan terjebak dalam pembelaan internal yang justru akan meruntuhkan kredibilitas partai di mata warga Kalbar.

Udara Bersih Adalah Hak, Bukan Sisa Belas Kasihan

Kasus di Kabupaten Mempawah ini bukan sekadar pelanggaran hukum lingkungan biasa, melainkan simbol runtuhnya moralitas etis seorang pejabat publik. Jutaan anak-anak di Kalbar harus menghirup ISPA, sekolah-sekolah terganggu, dan roda ekonomi tersendat akibat kabut asap karhutla.

Jika seorang pembuat kebijakan perkotaan dan daerah dibiarkan lolos dari jerat hukum atas tindakan destruktif ini, maka komitmen pemberantasan karhutla di Indonesia hanya akan berakhir menjadi slogan tanpa makna di atas kertas. Masyarakat Kalbar kini mengawal penuh pemenuhan keadilan atas hak dasar mereka, menghirup udara segar tanpa racun asap.