Zulhas Ancam Audit Perusahaan Penekan Harga TBS Kalbar

Panen sawit melimpah. / Foto: Agustinuselwan / Wikimedia Commons

Tuguborneo.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada alasan bagi perusahaan membeli tandan buah segar (TBS) sawit petani di bawah Rp2.000 per kilogram. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (5/6/2026), menanggapi laporan anjloknya harga TBS di sejumlah daerah Kalbar.

Harga CPO Tinggi, TBS Justru Turun

Zulhas menyebut harga crude palm oil (CPO) saat ini berada di kisaran Rp14.000–Rp14.500 per kilogram, jauh dari kategori rendah. Kondisi itu membuatnya curiga anjloknya harga TBS di tingkat petani bukan murni faktor pasar, melainkan ulah sebagian pelaku usaha yang mengambil untung berlebihan. "Harga CPO bagus. Perusahaan untung besar," kata Zulhas kepada wartawan di Pontianak.

Ia meminta petani sawit di Kalbar tidak ragu melapor bila menemukan perusahaan atau tengkulak membeli TBS di bawah harga wajar. Pemerintah pusat berjanji langsung memeriksa perusahaan yang dilaporkan merugikan petani.

Bantah Kaitan dengan Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Zulhas juga menolak anggapan yang mengaitkan turunnya harga TBS dengan rencana kebijakan ekspor CPO satu pintu. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya menata sistem perdagangan, bukan mengubah hak jual perusahaan. Ia menilai tudingan itu sekadar dalih untuk menutupi praktik penekanan harga di tingkat kebun.

Pemprov Kalbar Turun Sidak Pabrik

Merespons gejolak harga yang sempat menyentuh Rp1.000–Rp2.000 per kilogram — jauh dari harga patokan Rp3.340 — Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menerbitkan surat edaran yang melarang penetapan harga sepihak oleh pabrik kelapa sawit. Legislator daerah turut mendesak pabrik pengolahan mematuhi standar harga yang sudah ditetapkan provinsi, sekaligus menyoroti dugaan praktik manipulasi kuota dan permainan timbangan di lapangan yang merugikan petani mandiri.

Pemerintah menegaskan akan memperketat pengawasan rantai perdagangan sawit demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Kalbar yang sebagian besar bergantung pada sektor perkebunan.

Penutup: Petani sawit di Kalbar diimbau melaporkan setiap dugaan pembelian TBS di bawah harga wajar kepada pemerintah daerah maupun tim penetapan harga TBS provinsi.