Kasus ISPA Tertinggi di Pontianak, Gubernur Kalbar Minta Rencana Aksi Konkret

Pontianak, Tuguborneo.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan seluruh kepala daerah di Kalbar harus memiliki rencana aksi konkret dan terukur dalam mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda dan kepala daerah se-Kalbar, Selasa (8/9/2026).

Data ISPA Tertinggi di Kota Pontianak

Dalam rapat tersebut, Norsan memaparkan data penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang terus meningkat akibat kabut asap. Ia menyebut tercatat 1.053 kasus ISPA per 1 September 2026, dengan kasus tertinggi di Kota Pontianak sebanyak 158 kasus, disusul Kabupaten Landak 153 kasus, dan Bengkayang 123 kasus. Norsan mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menjaga pola hidup sehat di tengah kondisi udara yang memburuk.

Sebaran Titik Panas Jadi Akar Masalah

Norsan menegaskan tingginya sebaran titik panas menjadi akar masalah kualitas udara di Kalbar. Berdasarkan pantauan satelit, ditemukan ribuan titik panas dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Ketapang, disusul Kubu Raya dan Kayong Utara. Ia meminta mitigasi lintas sektor ditingkatkan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Instruksi Tegas kepada Kepala Daerah

Norsan menegaskan setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang jelas, mencakup kegiatan, penanggung jawab, lokasi, target, hingga dampak bagi masyarakat. Ia tidak ingin rapat kerja hanya menghasilkan kesimpulan tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.

Kualitas Udara di Tiga Zona Hitam

Data per 2 September 2026 menunjukkan tiga wilayah di Kalbar masuk kategori zona hitam atau berbahaya untuk kualitas udara, salah satunya Kabupaten Kubu Raya dengan angka PM2.5 mencapai ratusan poin di atas ambang aman. Kondisi ini menambah urgensi bagi pemerintah provinsi untuk mempercepat penanganan karhutla sebelum musim kemarau berakhir.

Konteks Wilayah Kalimantan Barat

Sebagai provinsi dengan luas hutan dan lahan gambut yang signifikan, Kalimantan Barat kerap menghadapi risiko karhutla tinggi saat kemarau panjang. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan pedesaan, tetapi juga menembus wilayah perkotaan seperti Pontianak yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi provinsi.

Pemerintah provinsi diharapkan segera menindaklanjuti instruksi rencana aksi konkret guna menekan dampak kesehatan dan lingkungan dari karhutla di Kalimantan Barat. Artikel ini dilansir dari pemberitaan Berkatnews TV.